Program Sekolah Swasta Gratis Bawa Pemprov Banten Tembus Final Anugerah RRI Awards 2025

sekolah swasta gratis
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Provinsi Banten, Beni Ismail menerima penghargaan kategori pendidikan dalam ajang RRI Award 2025/ (Biro Adpimpro Banten.)

JAKARTA, ULASANBERITA.COM – Program unggulan bertajuk “Sekolah Gratis untuk SMA, SMK, dan SKh Swasta” yang digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam memperluas akses pendidikan gratis hingga ke sekolah swasta mendapat pengakuan nasional.

Program ini berhasil masuk sebagai finalis dalam ajang bergengsi Anugerah RRI Awards 2025 untuk kategori Konten Pendidikan Terfavorit.

Penghargaan atas inisiatif komunikasi publik ini diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Provinsi Banten, Beni Ismail, dalam seremoni yang digelar di Auditorium Abdulrahman Saleh, Jakarta, Kamis (20/11/2025), malam.

Masuknya Banten ke babak final ini tidak lepas dari keberhasilan materi publikasi berjudul “Gubernur Luncurkan Sekolah Gratis, SMA, SMK dan SKh Swasta”.

Konten ini dinilai dewan juri memiliki dampak signifikan dalam literasi informasi publik, karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat akan akses pendidikan yang setara.

Dalam kategori ini, Banten bersaing ketat dengan dua daerah lain yang juga memiliki program kuat, yakni Kabupaten Berau dengan konten beasiswa dan Kabupaten Cianjur dengan konten pendidikan karakter.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid mengatakan karya para finalis, termasuk Banten, menunjukkan relevansi yang tinggi terhadap solusi masalah kerakyatan.

“Ragam konten yang masuk sebagai finalis tahun ini mencerminkan upaya nyata daerah dalam menghadirkan informasi yang inspiratif dan bermanfaat. Para finalis telah berbuat nyata untuk melakukan program demi kepentingan masyarakat,” ujar Meutya dikutip dari laman infopublik, Jumat (21/11).

Baca Juga  Bupati Agam Desak Pengawasan Ketat Program MBG di Wilayahnya, Minta Jaminan Mutu dan Kebersihan Makanan

Menurut Meutya, komunikasi publik pemerintah daerah kini tidak hanya sekadar seremonial, melainkan harus menjadi jembatan informasi atas hak-hak masyarakat yang telah dipenuhi oleh negara.

BERITA TERKAIT

ADVERTISEMENT
Scroll to Top