BEKASI, ULASANBERITA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi mendukung penuh sekaligus memberi peringatan keras terkait implementasi layanan kesehatan gratis.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, menegaskan bahwa komitmen Wali Kota Bekasi mengenai jaminan kesehatan gratis harus dikawal ketat di lapangan agar tidak ada lagi cerita warga ditolak berobat.
Apresiasi ini disampaikan Wildan merespons ketegasan Wali Kota yang menjamin hak dasar kesehatan warganya.
Namun, politisi yang membidangi kesejahteraan rakyat ini mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh terganjal oleh masalah teknis, seperti status kepesertaan BPJS Kesehatan yang non-aktif akibat pemutakhiran data.
“Kami mengapresiasi keberpihakan Wali Kota. Namun, komitmen ini harus konsisten hingga ke bawah. Jangan sampai ada warga yang takut ke rumah sakit atau puskesmas hanya karena BPJS-nya sedang tidak aktif. Dalam kerangka Universal Health Coverage (UHC), haram hukumnya fasilitas kesehatan (faskes) menolak pasien,” tegas Wildan di Bekasi, Rabu (11/2/2026).
Layani Dulu, Administrasi Belakangan
Wildan menyoroti masih adanya keluhan masyarakat yang ragu berobat karena kendala administrasi.
Ia menekankan bahwa hak atas kesehatan dijamin konstitusi melalui Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2023.
Oleh karena itu, ia mendesak seluruh rumah sakit dan puskesmas di Kota Bekasi untuk mengubah mindset pelayanan.
“SOP-nya harus seragam: Nyawa dan keselamatan pasien adalah prioritas utama. Layani dulu tindakan medisnya, urusan administrasi diselesaikan kemudian. Jangan dibalik,” cetusnya.
