JAKARTA, ULASANBERITA.COM – Kasus keracunan massal yang menimpa lebih dari seribu siswa di Kabupaten Bandung Barat terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat DPR turun tangan.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan perlunya pengetatan standar operasional di seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menyusul temuan keracunan di dua dapur distribusi, Cipari dan Neglasari.
“Kita tidak ingin program yang baik dan visioner ini rusak hanya karena lemahnya pelaksanaan atau pengawasan di lapangan,” ujar Cucun dalam keterangan resminya.
Cucun mendesak agar program MBG diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres), sehingga koordinasi tidak hanya bertumpu pada Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia mendorong keterlibatan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, BPOM, hingga Kementerian Keuangan dalam pengawasan dan pemulihan jika terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB).
“Pemulihan KLB ini jangan dibebankan ke daerah. BGN perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar penanganan menjadi tanggung jawab nasional,” tegasnya.
Usulan Pengawasan Kolektif
Selain itu, Cucun mengusulkan forum komunikasi rutin antara sekolah, komite sekolah, dan dapur SPPG sebagai wadah pengawasan bersama.
Ia juga meminta agar dapur MBG dilengkapi alat uji pangan dan menerapkan tes organoleptik (melihat, mencium, mencicipi) sebelum makanan didistribusikan ke siswa.
DPR menilai insiden ini sebagai peringatan dini bahwa keberlanjutan program MBG membutuhkan sistem kontrol lebih ketat.
Cucun menegaskan solidaritas masyarakat dan tenaga kesehatan yang cepat tanggap menjadi faktor kunci dalam meminimalkan risiko yang lebih besar.
Sebelumnya, Kepala Puskesmas Cipongkor, Yuyun Sarihotima, melaporkan jumlah korban keracunan melebihi 1.000 siswa dan masih dinamis karena sebagian korban terus berdatangan ke posko kesehatan.
Ia menyebut gejala yang dialami tidak sepenuhnya lazim, karena selain mual dan muntah, beberapa korban juga mengalami sesak napas tanpa disertai diare yang biasanya muncul pada kasus keracunan makanan.
