Gubernur Dedi Mulyadi Ancam Tak Perpanjang Izin Pengambilan Air Tanah AQUA

KDM sidak Aqua
ILUSTRASI: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapati satu unit truk yang mengangkut 720 galon air. Setelah dihitung, dengan volume 19 liter per galon, total muatan truk tersebut mencapai 13,68 ton. (ulasanberita)

BANDUNG, ULASANBERITA.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melayangkan ancaman serius kepada PT Tirta Investama, produsen air minum dalam kemasan (AMDK) merek AQUA, terkait dugaan penggunaan truk dengan muatan berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL). Dedi menegaskan tidak akan memperpanjang izin pengambilan air tanah perusahaan jika praktik tersebut tidak segera dihentikan.

Ancaman tersebut disampaikan Dedi saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu pabrik AQUA di Subang. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube resminya pada Rabu (22/10) malam, Dedi secara langsung meminta perusahaan mengganti armadanya dengan kendaraan yang sesuai standar kapasitas angkut.

“Nanti izin pengambilan airnya enggak saya perpanjang kalau mobilnya enggak diganti,” tegas Dedi dikutip dari channel youtube, Jumat (24/10).

Dalam sidak pabrik AQUA tersebut, Dedi Mulyadi menemukan fakta mencengangkan di lapangan. Ia mendapati satu unit truk yang mengangkut 720 galon air. Setelah dihitung, dengan volume 19 liter per galon, total muatan truk tersebut mencapai 13,68 ton. Angka ini jauh melampaui kapasitas angkut maksimal kendaraan yang seharusnya hanya 5 ton.

Menurut Dedi, praktik kelebihan muatan ini tidak hanya mempercepat kerusakan infrastruktur jalan, tetapi juga sangat membahayakan keselamatan, baik bagi pengemudi maupun pengguna jalan lain, karena berisiko menyebabkan kegagalan fungsi rem dan kerusakan as roda.

Baca Juga  Analis Politik Muhammad Qodari Jabat Kepala Staf Kepresidenan

Selain menyoroti pelanggaran muatan, Dedi juga menaruh perhatian pada kesejahteraan sopir. Ia sempat berdialog dengan seorang sopir senior yang mengaku hanya menerima upah Rp125.000 per hari untuk mengangkut muatan yang sangat berisiko tersebut.

Dedi menilai upah itu tidak sebanding dengan potensi bahaya yang dihadapi sopir setiap hari. Ia menyayangkan sikap perusahaan yang dinilai membiarkan sopir berada di garda terdepan saat ada kebijakan larangan ODOL, padahal akar masalahnya ada pada kebijakan internal perusahaan itu sendiri. ***

BERITA TERKAIT

ADVERTISEMENT
Scroll to Top